ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PADA AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH ANTARA NASABAH DENGAN PT. BANK SYARIAH INDONESIA,Tbk KANTOR CABANG MEDAN AHMAD YANI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Abstract

Perkembangan ekonomi syariah yang kian pesat, dikarenakan dengan meningkatnya beragam produk-produk pembiayaan, memunculkan implikasi hukum akan maraknya sengketa dalam ekonomi syariah. Sengketa dapat muncul akibat salah satu pihak melakukan perbuatan melawan hukum serta membawa kerugian kepada orang lain dan/atau dapat disebabkan oleh salah satu pihak melakukan wanprestasi atau pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibuat seperti yang tertuang pada kontrak. Perkembangan perbankan dengan menggunakan prinsip syariah atau lebih dikenal dengan nama bank syariah dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan universalisme (alamiyah) serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, dzalim, riswah, dan obyek haram. PT Bank Syariah Indonesia,Tbk. (BSI) merupakan lembaga keuangan yang bergerak dibidang penghimpun dana dan penyaluran dana kepada masyarakat yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Salah satu produk penyaluran dana yang sering digunakan dalam transaksi pembiayaan pada PT Bank Syariah Indonesia,Tbk. (BSI) yaitu dengan menggunakan akad pembiayaan murabahah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang merupakan penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Kemudian sifat penelitian ini Deskriptif analitik yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dari praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian.

Fokus penelitian yang diteliti adalah bentuk penyelesaian sengketa pada akad pembiyaan murabahah antara nasabah dengan PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Medan Ahmad Yani sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tentang Perbankan Syariah. Bagaimana pengaturan akad pembiyaan murabahah diimplementasikan sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 sehingga terciptanya kepastian hukum. Kemudian bagaimana bentuk-bentuk permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya sengketa pada akad pembiayaan murabahah dan bagaimana penyelesaian sengketa tersebut baik secara litigasi dan non litigasi agar terwujudnya perlindungan hukum baik kepada nasabah maupun kepada PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Ahmad Yani.