Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Terhadap Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Dob)

Abstract

Abstrak

Pelecehan seksual merupakan segala sesuatu bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diinginkan oleh korban dan bisa menimbulkan reaksi negatif pada diri korban atas perbuatan pelaku. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah diatur dalam BAB XIV KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Kehadiran  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Kekerasan  Seksual dalam sistem hukum Indonesia mempertimbangkan hak-hak korban, khususnya korban kekerasan seksual, yang tidak diatur secara komprehensif dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan case approach dan statute approuch. Berdasarkan hasil Penelitian Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitasi telah diatur dalam KUHP dalam Buku II Bab XIV mengenai kesusilaan dan dimana Penerapan sanksi kepada pelaku bisa dilihat dari Undang-Undang No 12 tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Tersebut adanya Pertambahan Hukuman Pidana kepada pelaku dimana itu tidak diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak menjadikan landasan dalam pemberian sanksi kepada pelaku kekerasan sesksual. Pertanggungjawaban Pelaku atas sanksi Pidana pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas di jelaskan  dalam Pasal Pasal 12 Jo Pasal 15 ayat (1) huruf (H) Undang- undang Nomo 12 Tahun 2022 dimana pertimbangan hukum hakim dalam penerapan sanksi pelaku pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas berdasarkan fakta yuridis dan non yurids maka terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama. Kesimpulan pertanggungjawaban pidana pelaku pelecehan seksual yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang No 12 tahun 2022 serta Hak bagi penyandang disabilitas yang diatur dalam Undang-Undang No 8 tahun 2016.

Kata Kunci : Pelecehan, Undang-Undang TPKS, KUHP, UUPA, Disabilitas

Abstract

Sexual harassment is any form of behavior that has sexual connotations that is carried out unilaterally and is not desired by the victim and can cause a negative reaction in the victim due to the perpetrator's actions. The Criminal Code (KUHP) has actually been regulated in CHAPTER XIV of the Criminal Code concerning crimes against morality. The presence of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence in the Indonesian legal system takes into account the rights of victims, especially victims of sexual violence, which are not comprehensively regulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP). This type of research uses a normative legal research method with a case approach and statute approach. Based on the results of the Research on Legal Regulations on Criminal Acts of Sexual Harassment Against Persons with Disabilities, it has been regulated in the Criminal Code in Book II Chapter XIV concerning morality and where the Application of sanctions to perpetrators can be seen from Law No. 12 of 2022 concerning Sexual Violence in the Law, there is an Increase in Criminal Punishment for perpetrators where it is not regulated in the Criminal Code and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection as the basis for imposing sanctions on perpetrators of sexual violence. The Responsibility of Perpetrators for Criminal sanctions for sexual harassment against persons with disabilities is explained in Article 12 Jo Article 15 paragraph (1) letter (H) of Law Number 12 of 2022 where the judge's legal considerations in applying sanctions to perpetrators of sexual harassment against persons with disabilities based on legal and non-legal facts, then the defendant is declared proven to have committed a crime as charged in the first alternative charge. Conclusion of criminal responsibility of perpetrators of sexual harassment as regulated in the Criminal Code and Law No. 12 of 2022 and the rights of persons with disabilities as regulated in Law No. 8 of 2016.

Keywords: Harassment, TPKS Law, Criminal Code, UUPA, Disability