Pertanggungjawaban Notarisppat Dalam Membuat Akta Pengikatan Jual Beli Tanah Di Kota Medan (Studi Penelitian Kantor Notaris Ppat Ade Julianty S.H.MK.n)

Abstract

ABSTRAK

Tanggung jawab Notaris PPAT dalam pembuatan akta pengikatan jual beli tanah adalah, memastikan jika dokumen tersebut terbukti keabsahannya untuk ditindak lanjuti yang akan diadakan realisasi perjualbelikannya. Akta Notaris atau akta PPAT yang ternyata di dalam akta tersebut terdapat dokumen atau keterangan palsu, maka akta tersebut masih dianggap sah dan mengikat para pihak, sampai ada pihak yang menyatakan tidak sah, para pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif kepustakaan (Library Research) dan yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta yang didapat dari wawancara yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Objek penelitian ini adalah kewenangan notaris dalam pembuatan akta pengikatan jual beli tanah dikota Medan. Penelitian ini bersifat eksploratif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan, data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Pada pertanggungjawaban Notaris/PPAT dalam pembuatan akta jual beli ini Notaris/PPAT memastikan bahwa dokumen terbukti keabsahannya agar bisa melakukan transaksi jual beli yang dilakukan oleh pihak yang akan melakukan jual beli berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jual beli tersebut agar jual beli tersebut sah dimata hukum sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan pada kegiatan jual beli tersebut. Disimpulkan bahwa Notaris/PPAT memiliki pertanggungjawaban dalam membuat akta jual beli tanah, tetapi Notaris/PPAT juga memilikitanggungjawabatasakta yang dibuat dan terhadap kepada para pihak yang akanmelakukan jualbelitanahserta Notaris/PPAT juga bisa memberikanpengarahan dan edukasikepada para pihaktentangaktajualbelikhususnya yang terdapat pada judulskripsi.

Kata Kunci:Pertanggungjawaban, Notaris/PPAT, Akta Jual Beli Tanah

ABSTRACT

The responsibility of the PPAT Notary in making a binding deed of land sale and purchase is, to ensure that if the document is proven to be valid for follow-up, the realization of the sale and purchase will be held. Notary Deed or PPAT deed that turns out to contain false documents or information in the deed, then the deed is still considered valid and binding on the parties, until there is a party who declares it invalid, the parties who feel aggrieved can file a civil lawsuit to the General Court. The methods used in this study are normative juridical literature (Library Research) and empirical juridical, which is a legal research method that uses facts obtained from interviews conducted through direct observation. The object of this research is the authority of the notary in making a binding deed of land sale and purchase in the city of Medan. This research is exploratory is a research conducted to obtain information, explanations, and data on unknown matters. In the accountability of the Notary/PPAT in making this sale and purchase deed, the Notary/PPAT ensures that the document is proven to be valid in order to be able to carry out the sale and purchase transaction carried out by the party who will carry out the sale and purchase based on the laws and regulations that regulate the sale and purchase so that the sale and purchase is legal in the eyes of the law so that no party feels disadvantaged in the sale and purchase activity. It is concluded that the Notary/PPAT has responsibility in making the land sale and purchase deed, but the Notary/PPAT also has responsibility for the deed made and to the parties who will carry out the land sale and purchase and the Notary/PPAT can also provide direction and education to the parties about the sale and purchase act, especially those contained in the thesis title.

Keywords : Accountability, Notary/PPAT, Deed of Sale and Purchase of Land