Perlindungan Hukum Pembeli Beritikad Baik Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (Studi putusan pengadilan negeri surabaya no.746/pdt.G/2021/pn.sby)

Abstract

ABSTRAK

Dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam perjanjian jual beli khususnya jual beli tanah diharapkan terciptanya keseimbangan antara kedua belah pihak agar mendapatkan suasana kondusif. Untuk mendapatkan keseimbangan perlu Perlindungan hukum pembeli beritikad baik dalam perjanjian pengikatan jual beli beli tanah (studi putusan pengadilan negeri surabaya no.746/pdt.G/2021/PN.sby). Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu “menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data diperoleh dari putusan no.746/pdt.G/2021/pn.sby. Berdasarkan hasil penelitian putusan Perlindungan hukum pembeli beritikad baik dalam perjanjian pengikatan jual beli beli tanah (studi putusan pengadilan negeri surabaya no.746/pdt.G/2021/PN.sby). diperoleh hasil dari putusan pengadilan negeri surabaya nomor 746/Pdt.G/2021/PN.sby tidak tepat dan bertentangan dengan fakta hukum karena majelis hakim tidak mengabil keputusan yang tepat karenah turut tergugat telah melakukan tidak pidana dengan pemalsuan surat. Kesimpulan dalam penelitian Perlindungan hukum pembeli beritikad baik dalam perjanjian pengikatan jual beli beli tanah (studi putusan pengadilan negeri surabaya no.746/pdt.G/2021/PN.sby). bahwa pertimbangan majelis hakim dalam putusan pengadilan negeri surabaya nomor 746/Pdt.G/2021/PN.sby tidak tepat dan bertentangan dengan fakta hukum karena berdasarkan  putusan tersebut perjanjian pengikatan jual beli tanah antara para pihak seharusnya batal demi hukum dan pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 746/Pdt.G/2021/PN.Sby dalam mempertimbangkan pembeli dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik merupakan pertimbangan yang tidak tepat.

Kata kunci: Perlindungan hukum, Pembeli, Beritikad baik, Jual beli tanah

ABSTRACT

Article 1338 paragraph 3 of the Civil Code states that an agreement must be carried out in good faith. In a sale and purchase agreement, especially land sale and purchase, it is hoped that a balance will be created between the two parties in order to obtain a conducive atmosphere. To obtain a balance, it is necessary to provide legal protection for buyers with good intentions in the land sale and purchase agreement (study of Surabaya District Court decision no.746/pdt.G/2021/PN.sby). This research is descriptive in nature, namely "describing a situation or phenomenon related to the problem to be studied. Data obtained from decision no.746/pdt.G/2021/pn.sby. Based on the results of research on the decision on the legal protection of buyers in good faith in land sale and purchase agreements (study of Surabaya District Court decision no.746/pdt.G/2021/PN.sby). The results obtained from the Surabaya District Court decision number 746/Pdt.G/2021/PN.sby were incorrect and contrary to legal facts because the panel of judges did not make the right decision because the defendant had also committed a crime by forging documents. Conclusions in the research: Legal protection of buyers with good intentions in land sale and purchase agreements (study of Surabaya District Court decision no.746/pdt.G/2021/PN.sby). that the consideration of the panel of judges in the decision of the Surabaya district court number 746/Pdt.G/2021/PN.sby is incorrect and contrary to legal facts because based on this decision the land sale and purchase agreement between the parties should be null and void and the considerations of the panel of judges in the Decision Number 746/Pdt.G/2021/PN.Sby in considering the buyer to be declared as a buyer in good faith is an inappropriate consideration.

Keywords: Legal protection, Buyer, Good faith, Buying and selling land