Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Lubuk Pakam)

Abstract

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Dampak atau akibat yang lahir dari KDRT adalah selain hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga juga menciptakan traumatik yang mendalam terhadap korban dari tindak pidana tersebut. Pemberian sanksi pidana pokok dan pidana tambahan terhadap pelaku KDRT harus dilakukan, agar mampu memberikan efek jera bagi pelaku. Penelitian bersifat deskriptif analitis dengan melakukan pendekatan yuridis normatif, alat pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dengan mengkaji putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Lbp. Analisis data menggunakan metode kualitatif menghasilkan data deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pengaturan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam bentuk Undang-Undang, yaitu UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada pasal 6, kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. UU PKDRT juga mengatur secara khusus (lex specialis) mengenai perlindungan korban KDRT. Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Lbp, majelis hakim memutuskan untuk menerapkan Pasal 44 angka 1 UU PKDRT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana yang sesuai kepada terdakwa. Dalam pertimbangan majelis hakim karena semua unsur dari Pasal 44 angka 1 terpenuhi, terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Unsur-unsur “barangsiapa” dan “melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi. Kesimpulan dalam penelitian ini, ancaman pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 44 UU PKDRT. Dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus ini baik pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis telah terpenuhi.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan Fisik

Abstract

Domestic violence is a violation of human rights and a crime against human dignity and is a form of discrimination. The impact or consequences that arise from domestic violence are that apart from the loss of harmony in the household, it also creates deep trauma for the victims of this criminal act. Providing basic criminal sanctions and additional criminal sanctions against perpetrators of domestic violence must be carried out, so that they can provide a deterrent effect for the perpetrators. The research is descriptive analytical in nature using a normative juridical approach, data collection tools using library research by examining decision Number 549/Pid.Sus/2023/PN Lbp. Data analysis using qualitative methods produces descriptive-analytical data. Based on the research results, it was found that the legal regulation of domestic violence is regulated in the form of law, namely Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence in article 6, physical violence is an act that results in pain, illness or serious injury. The PKDRT Law also specifically regulates (lex specialis) regarding the protection of victims of domestic violence. The Panel of Judges did not find anything that could eliminate criminal responsibility, either as a justification or excuse, so the defendant must be held accountable for his actions. In Decision Number 549/Pid.Sus/2023/PN Lbp, the panel of judges decided to apply Article 44 number 1 of the PKDRT Law with a prison sentence of 1 (one) year as an appropriate form of criminal responsibility for the defendant. In the consideration of the panel of judges, because all the elements of Article 44 point 1 are fulfilled, the defendant is declared to have been legally and convincingly proven to have committed the criminal act as charged in the single indictment. The elements of "whoever" and "committing physical acts within the household" have been fulfilled. The conclusion of this research is that the criminal threat of physical violence in the household is regulated in Article 44 of the PKDRT Law. During the trial the panel of judges did not find anything that could eliminate criminal liability. The judge's considerations in imposing a sentence on this case included juridical, sociological and philosophical considerations.

Keywords: Criminal Liability, Crime, Domestic Violence, Physical Violence