Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Bagi Calon Legislatif Yang Melakukan Tindak Pidana Pemilu Dalam Bentuk Pelanggaran Kampanye (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 44/PID/2019/PT.PAL)

Abstract

Abstrak

Penyelenggaraan pemilihan Umum khususnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan proses pergantian Anggota DPRD kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak lepas dari berbagai pelanggaran atau kecurangan yang timbul karena sesuatu perbuatan baik dilakukan oleh penyelenggaraan pemilu, peserta pemilu maupun warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih. Penelitian ini mengangkat 3 (tiga) rumusan masayah yaitu: Pertama, Bagaimanakah pengaturan hukum tentang kampanye menurut Undang-Undang Pemilu di Indonesia ?, Kedua, Bagaimanakah pertanggung jawaban hukum bagi calon legislatif yang melanggar larangan kampanye ? dan Ketiga, Bagaimanakah pertimbangan hakim tentang larangan kampanye menurut Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor : 44/PID/2019/PT PAL ? Penelitian menggunakan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, alat pengumpulan data dalam penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan Penelitian Kepustakaan (Library Research) dengan mengkaji Putusan Nomor 44/PID/2019/PT.Pal. Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif-analitis.Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Pemilu didasarkan dengan adanya unsur kesalahan dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana, kemampuan terdakwa untuk bertanggungjawab, tidak ada alasan pembenar dan pemaaf bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana Pemilu.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum, Calon Legislatif, Tindak Pidana Pemilu,  Pelanggaran Pemilu.

Abstrack

The holding of general elections, especially for members of the Regional People's Legislative Assembly, which is the process of replacing members of the district/city DPRD within the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The holding of general elections for members of the DPR, DPD and DPRD cannot be separated from various violations or fraud arising from an act whether committed by election organizers, election participants or Indonesian citizens who have the right to vote. This study raised 3 (three) formulations of masayah, namely: First, How is the legal regulation on campaigns according to the Election Law in Indonesia?, Second, How is the legal responsibility for legislative candidates who violate the campaign ban? and Third, How is the judge's consideration of the campaign ban according to the Palu High Court Decision Number: 44/PID/2019/PT PAL? Research uses the nature of the research used is analytical descriptive, the type of research used in this research is normative juridical, the data collection tool in the research that will be used in this research uses Library Research by reviewing Decision Number 44/PID/2019/PT. Pal. Analysis of the data used is to use qualitative methods that produce descriptive-analytical data. Based on the results of the study, legal arrangements regarding election crimes are regulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. Criminal responsibility for the perpetrators of election crimes is based on the existence of elements of error and intent in committing criminal acts, the ability of the accused to be responsible, there is no justification and forgiveness for the defendant in committing election crimes.

Keywords : Legal Accountability, Legislative Candidates, Election Crimes, Election Violations.