Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (Studi Putusan Nomor 24-K/PMT.II/AU/IX/2024)

Abstract

Abstrak

Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh sipil, tetapi juga oleh anggota TNI yang secara hukum termasuk subjek dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini membahas pengaturan hukum, yurisdiksi peradilan militer, dan urgensi revisi UU Peradilan Militer dalam menangani kasus korupsi oleh anggota militer. Melalui studi Putusan Nomor 24-K/PMT.II/AU/IX/2024, penelitian menilai pertanggungjawaban pidana anggota TNI AU serta pentingnya penyelarasan hukum militer dan umum guna menegakkan keadilan secara proporsional. Metode Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dari sumber data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menggambarkan hubungan antara teori dan data yang diperoleh. Pengaturan Hukum terhadap Anggota TNI AU yang melakukan tindak pidana korupsi diadili melalui peradilan militer berdasarkan UU No. 31 Tahun 1997 dan tunduk pada UU Tipikor (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) karena mereka termasuk dalam kategori pegawai negeri. Mekanisme hukum meliputi penyelidikan oleh Puspom TNI AU. Pertanggungjawaban pidana terhadap Mayor Adm Renaldy Hosea Baiin, S.T. terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan uang dari orang tua calon prajurit TNI AU. Ia dijerat dengan Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 (tentang suap) dan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM (pelanggaran perintah militer) dan dinyatakan bersalah, dijatuhi hukuman penjara 2 bulan 20 hari, dan uang suap sebesar Rp1,5 miliar dirampas untuk negara.Pertimbangan hukum Majelis Hakim menyatakan Renaldy Hosea Baiin, S.T., Mayor Adm, NRP. 536467 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Korupsi” dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Tindak pidana korupsi oleh anggota TNI AU diatur melalui Hukum Militer dan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Pemberantasan Korupsi. Dalam kasus Mayor Renaldy Hosea Baiin dikenakan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM (pelanggaran perintah militer), ia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 2 bulan 20 hari dan perampasan uang karena penyalahgunaan wewenang.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pelaku, Tindak Pidana Korupsi, Anggota TNI AU

Abstract

Corruption is not only committed by civilians, but also by members of the TNI who are legally included as subjects in the Corruption Eradication Law. This study discusses the legal regulations, military court jurisdiction, and the urgency of revising the Military Court Law in handling corruption cases by military members. Through the study of Decision Number 24-K/PMT.II/AU/IX/2024, the study assesses the criminal liability of TNI AU members and the importance of aligning military and general law in order to uphold justice proportionally. This research method is descriptive analytical and uses a normative juridical method, with a legal approach based on applicable regulations. Data were collected through literature studies from secondary data sources, including primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis was carried out qualitatively to describe the relationship between theory and the data obtained. Legal Regulations for TNI AU Members who commit corruption are tried through military courts based on Law No. 31 of 1997 and subject to the Corruption Law (Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001) because they are included in the category of civil servants. The legal mechanism includes an investigation by the Indonesian Air Force Military Police. Criminal liability against Major Adm Renaldy Hosea Baiin, S.T. was proven to have committed a criminal act of corruption in the form of accepting money from the parents of prospective Indonesian Air Force soldiers. He was charged with Article 11 of Law No. 20 of 2001 (regarding bribery) and Article 103 Paragraph (1) of the Criminal Code (violation of military orders) and was found guilty, sentenced to 2 months and 20 days in prison, and the bribe money of Rp. 1.5 billion was confiscated for the state. Legal considerations The Panel of Judges stated that Renaldy Hosea Baiin, S.T., Major Adm, NRP. 536467 was proven legally and convincingly guilty of committing the crime of "Corruption" and the Defendant was sentenced to 2 (two) months in prison. Criminal acts of corruption by members of the Indonesian Air Force are regulated by Military Law and Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 on Eradication of Corruption. In the case of Major Renaldy Hosea Baiin, he was charged with Article 103 Paragraph (1) of the Criminal Code (violation of military orders), he was found guilty and sentenced to 2 months and 20 days in prison and confiscation of money for abuse of authority.

Keywords : Accountability, Perpetrators, Corruption Crimes, Indonesian Air Force Members