Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Waktu Tertentu (PKWT) Di PDAM Tirta Bertuah Kabupaten Banyuasin (Studi Putusan Makamah Agung Nomor 873 K/Pdt.Sus-PHI/2024)

Abstract

Abstrak

Analisis Hukum Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Secara Lisan Dalam Perspektif UU cipta kerja mengetahui perjanjian kerja dibuat secara lisan atau  tertulis,  harus  dilihat apakah Perjanjian Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT)  atau  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tidak  Tertentu (PKWTT),  karena  terhadap  dua  Perjanjian  Kerja  tersebut mempunyai spesifikasi  hak dan kewajiban yang berbeda sebagaimana disebutkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) Udang-Undang Ketenagakerjaan, yang mensyaratkan untuk pembuatan secara tertulis  terhadap  PKWT,  apabila  ternyata  PKWT tersebut tidak dibuat secara tertulis, maka otomatis perjanjian kerja tersebut menjadi PKWTT. Metode penelitian hukum normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.   Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 873 K/Pdt.Sus-Phi/2024 hasil penelitian didalam kasus  ini mengkaji perubahan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) berdasarkan ketentuan  Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan status PKWT menjadi PKWTT dapat terjadi karena beberapa alasan, di antaranya: (1) kesepakatan kedua belah pihak, (2) adanya alasan demi hukum seperti perpanjangan PKWT tanpa jeda waktu atau melebihi batas waktu yang ditentukan, serta (3) ketentuan undang-undang yang menganggap PKWT secara otomatis menjadi PKWTT jika tidak memenuhi syarat tertentu. Proses perubahan status ini menimbulkan konsekuensi hukum baru, khususnya terkait hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha sesuai ketentuan PP No. 35 Tahun 2021. Penelitian ini juga membahas implikasi hukum dari perubahan status tersebut terhadap kepastian hukum dan perlindungan pekerja.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, UU Ketenagakerjaan

ABSTRACT

Legal Analysis of Oral Indefinite-Term Employment Agreements (PKWTT) from the Perspective of the Job Creation Law To determine whether an employment agreement is made orally or in writing, it must first be identified whether it is a Fixed-Term Employment Agreement (PKWT) or an Indefinite-Term Employment Agreement (PKWTT), as these two types of agreements have different specifications regarding the rights and obligations of the parties involved. According to Article 57 paragraphs (1) and (2) of the Manpower Law, a PKWT must be made in writing. If it is not made in writing, the agreement automatically becomes a PKWTT. This research uses normative legal research methods, which refer to legal norms and are conducted through literature or secondary source analysis. Secondary data were obtained from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Based on Supreme Court Decision Number 873 K/Pdt.Sus-Phi/2024, this study examines the change in status from a PKWT to a PKWTT in accordance with Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Fixed-Term Employment Agreements, Outsourcing, Working Time, and Rest Time. The research findings show that a change in status from PKWT to PKWTT may occur for several reasons, including: (1) mutual agreement between the parties, (2) legal grounds such as the extension of a PKWT without a break period or beyond the permitted time limit, and (3) statutory provisions that automatically convert a PKWT into a PKWTT if certain conditions are not met. This change in status leads to new legal consequences, particularly concerning the rights and obligations of both workers and employers under Government Regulation No. 35 of 2021. The study also discusses the legal implications of this status change in terms of legal certainty and worker protection.

Keywords: Legal Protection, Fixed-Term Employment Agreement, Labor Law