Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Disebabkan Akta Nikah Palsu (Studi Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Mdn)

Abstract

Abstrak

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan yang sangat penting dan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Namun, perkawinan dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, baik secara formil maupun materil, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Salah satu alasan pembatalan adalah pemalsuan dokumen, seperti yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Mdn, di mana penggugat mengajukan gugatan karena akta nikah yang dianggap palsu. Metode Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan Sifat penelitian ini bersifat deskriftif, Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder,data yang diperoleh dari Kepustakaan (Library) yang terdiri dari buku-buku hukum. Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan menggunakan analisis Kualitatif Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami isteri sesudah dilangsungkannya akad nikah. Pembatalan perkawinan terdapat pada Pasal 70 KHI, Pihak-pihak yang dapat membatalkan perkawnan diatur dalam pasal 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI yaitu Pasal 72. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai suami atau isteri. Akibat dari pembatalan ini adalah hilangnya status perkawinan dan akta nikah yang dianggap tidak berkekuatan hukum. Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Pengadilan Agama Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Mdn, penggugat membuktikan bahwa perkawinan yang dilangsungkan dengan tergugat tidak sah karena tergugat masih terikat dengan perkawinan lain dan telah memalsukan identitas. Pembatalan perkawinan dalam (KHI) diatur secara rinci, mencakup alasan dan prosedur yang harus diikuti, seperti yang tercantum dalam Pasal 70 dan 71. Pihak yang berhak mengajukan pembatalan termasuk suami, istri, dan keluarga dekat, dengan proses yang dilakukan melalui Pengadilan Agama.Pertimbangan Hukum Hakim membatalkan perkawinan Tergugat I dengaN Penggugat dikarena masih terikat dengan perkawinan lain dan telah memalsukan identitas.

Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, UU Perkawinan, KHI

Abstract

Marriage in Islam is a highly significant bond aimed at forming a harmonious and prosperous family. However, a marriage may be annulled if it does not fulfill formal or material requirements, as stipulated in Law Number 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI). One of the legal grounds for annulment is document forgery, as illustrated in the Decision of the Religious Court of Medan Number 1121/Pdt.G/2023/PA.Mdn, where the plaintiff filed a claim alleging that the marriage certificate was falsified.This study uses a normative juridical method with a descriptive approach. The data used are secondary data obtained through library research, including legal books, statutes, and court decisions. The data were analyzed using qualitative analysis techniques.Annulment of marriage refers to the legal invalidation of a marital relationship after the marriage contract (akad) has taken place. The provisions governing annulment are found in Article 70 of the Compilation of Islamic Law, while parties entitled to file for annulment are regulated under Article 27 of Law Number 1 of 1974 and Article 72 of KHI. A husband or wife may petition for annulment if the marriage was conducted under deception or mistaken identity regarding one of the spouses. As a consequence, the marriage status and the marriage certificate are rendered legally void.In the Decision of the Religious Court of Medan Number 1121/Pdt.G/2023/PA.Mdn, the court accepted the plaintiff’s argument that the marriage was invalid because the defendant was still legally bound in another marriage and had forged their identity. The legal considerations of the judge emphasized that the marriage must be annulled due to these violations.The annulment provisions under the Compilation of Islamic Law are comprehensive, detailing both the grounds and the procedural requirements, particularly in Articles 70 and 71. Those eligible to file include the husband, wife, and close family members, with the process being conducted through the Religious Court.

Keywords : Marriage Annulment, Marriage Law, Compilation of Islamic Law, Document Forgery, Religious Court Decision