Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Sng)

Abstract

Abstrak
Wanprestasi adalah suatu perbuatan yang mana seorang debitur yang sedang terikat dalam suatu perjanjian, namun ia tidak melakukan kewajibanya dalam pemenuhan prestasi tersebut dikarenakan oleh kesengajaan maupun tidak kesengajaan. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap wanprestasi di indonesia, bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur terhadap wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Sng. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Sumber data diperoleh dengan data sekunder melalui Studi Kepustakaan dan dianalisis dengan penelitian kuaalitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di peroleh data bahwa Pengaturan hukum mengenai wanprestasi di atur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam buku ke-III tentang Perikatan, Wanprestasi adalah suatu perbuatan lalai yang dilakukan debitur sehingga menyebabkan berupa kerugian bagi kreditur. Perlindungan bagi kreditur terhadap wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang di bagi menjadi 2 bentuk perlindungan yaitu perlindungan preventif adalah perlindungan dalam bentuk pencegahan dan perlindungan represif adalah perlindungan dalam bentuk upaya hukum berupa sanksi/hukuman setelah terjadi wanprestasi, Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Sng, dalil gugatan dan alat bukti yang diajukan oleh penggugat telah menguatkan pertimbangan hakim adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan tergugat. Disimpulkan bahwa dalam pengaturan nya, debitur diwajibkan membayar berupa biaya, rugi dan bunga apabila ia melakukan perbuatan wanprestasi tanpa adanya mengalami keadaan memaksa yang membebaskannya dari tanggung jawab tersebut. Perlindungan hukum bagi kreditur sebagai pihak yang dirugikan menuntut hak nya yang tak dilaksanakan dengan melakukan alternatif penyelesaian sengketa atau upaya gugatan perdata. Serta pertimbangan hukum terhadap putusan telah sesuai dengan aturan hukum dan menyatakan menghukum tergugat untuk membayar sisa hutang nya secara kontan dan seketika akibat perbuatan wanprestasi.
Kata Kunci : Perjanjian, wanprestasi, Hutang piutang


Abstract

Default is an act in which a debtor is bound by an agreement, but he does not perform his obligations in fulfilling the achievement due to intentionality or unintentionality. The formulation of the problem in this thesis is how the legal arrangements for defaults in Indonesia, how is the legal protection for creditors against defaults in debts and receivables agreements, how are the judges' legal considerations in the decision Number 36/Pdt.G/2022/PN Sng. The research method in writing this thesis is a type of normative and descriptive juridical research using the statutory approach method (Statue approach). The data source was obtained with secondary data through Library research and analyzed with qualitative research. Based on the results of research and discussion, data was obtained that the legal regulation regarding default is regulated in Article 1243 of the Civil Code in the third book of the Engagement, Default is a negligent act committed by the debtor so as to cause losses for creditors. Protection for creditors against defaults in the debt and receivables agreement is divided into 2 forms of protection, namely preventive protection is protection in the form of prevention and repressive protection is protection in the form of legal remedies in the form of sanctions/punishments after a default, The judge's legal considerations in the decision Number 36/Pdt.G/2022/PN Sng, the postulates of the lawsuit and the evidence submitted by the plaintiff have strengthened the judge's consideration of the existence of an act default committed by the defendant. It is concluded that in its arrangement, the debtor is obliged to pay in the form of costs, losses and interest if he commits an act of default without experiencing a compelling circumstance that relieves him of such responsibility. Legal protection for creditors as aggrieved parties demands their rights that are not exercised by conducting alternative dispute resolution or civil lawsuit attempts. And the legal considerations of the verdict are in accordance with the rule of law and declare that it punishes the defendant to pay the rest of his debt in cash and immediately due to the act of default.

Keywords: Agreement, default, Debts and receivables