Penyelundupan Barang Muatan tanpa Dokumen Resmi Sektor Transportasi Laut ditinjau dari Sudut pandang Hukum Pengangkutan

Abstract

Abstrak

Meninjau dari perspektif hukum pengangkutan di Indonesia. Pembahasan difokuskan pada landasan hukum, tanggung jawab para pihak yang terlibat, serta bentuk perlindungan hukum terhadap barang muatan selama proses pengangkutan berlangsung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa kegiatan pengangkutan laut memiliki dasar pengaturan dalam sejumlah peraturan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, serta peraturan pelaksana lainnya yang berkaitan dengan keselamatan pelayaran dan perlindungan hak-hak para pihak. Berdasarkan sudut pandang hukum pengangkutan, pengangkut bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keamanan dan kondisi barang sejak barang diterima hingga diserahkan kepada penerima. Apabila kewajiban tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik secara perdata maupun administratif. Dengan demikian, diperlukan adanya kepastian hukum dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap tahapan pengangkutan laut untuk mewujudkan sistem transportasi yang aman, tertib, efisien, serta berkeadilan.

Kata Kunci : Hukum Pengangkutan, Transportasi Laut, Tanggung Jawab Pengangkut, Perlindungan Hukum.

Abstract

Examining the legal perspective of transportation in Indonesia. The discussion focuses on the legal basis, responsibilities of the parties, and forms of legal protection for cargo during the transportation process. The method used in this research is a normative juridical method with a statutory, conceptual, and case study approach. The analysis shows that maritime transportation activities are regulated by several regulations, such as the Commercial Code (burgellijk wetbook), Law Number 17 of 2008 concerning Shipping, and other implementing regulations relating to shipping safety and the protection of the rights of the parties. From a transportation law perspective, the carrier is fully responsible for the security and condition of the goods from receipt until delivery to the recipient. Violation of this obligation can result in legal consequences, both civil and administrative. Therefore, legal certainty and the application of the principle of prudence are necessary at every stage of maritime transportation to create a safe, orderly, efficient, and equitable transportation system.

Keywords: Transportation Law, Maritime Transportation, Carrier Responsibility, Legal Protection.