Tinjauan Yuridis Terhadap Merek Terdaftar Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya (Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 20 tahun 2016)

Abstract

Abstrak

Perlindungan terhadap hak atas merek merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Di tengah maraknya pelanggaran terhadap merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya, penegakan hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menjadi krusial untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan pelaku usaha serta konsumen. Fenomena ini banyak ditemukan dalam praktik bisnis di Indonesia, termasuk di kota Medan, di mana merek-merek yang memiliki kemiripan seringkali menimbulkan kebingungan konsumen dan merugikan pemilik merek yang sah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum terkait pendaftaran merek, perlindungan hukum terhadap merek terdaftar, serta faktor penyebab terjadinya pelanggaran merek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pendaftaran merek dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 menganut prinsip “first to file”. Namun dalam praktiknya, pelanggaran terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya masih sering terjadi, baik karena lemahnya pemeriksaan substantif maupun rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha. Perlindungan hukum mencakup upaya preventif melalui pendaftaran dan represif melalui gugatan perdata atau pidana. Contoh kasus Ms Glow dan Ps Glow, menegaskan pentingnya pendaftaran merek untuk memperoleh hak eksklusif. Di sisi lain, perubahan regulasi melalui UU Cipta Kerja mempercepat proses administrasi namun tetap membutuhkan ketelitian dalam pemeriksaan agar tidak menimbulkan konflik. Dalam perspektif hukum Islam, pelanggaran merek dikategorikan sebagai perbuatan haram karena mengambil hak orang lain secara batil. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum terhadap merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016. Namun, efektivitas perlindungan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan penegak hukum. Edukasi hukum dan sistem pengawasan yang lebih ketat dibutuhkan untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah pelanggaran merek di masa depan.

Kata Kunci: Merek Terdaftar, Persamaan Pada Pokoknya, Perlindungan Hukum

Abstract
Trademark protection is a crucial aspect of Indonesia's intellectual property law system. Amidst the rise in infringements of registered trademarks that are substantially similar, law enforcement under Law Number 20 of 2016 is crucial to ensure legal certainty and protect the interests of businesses and consumers. This phenomenon is prevalent in Indonesian business practices, including in Medan, where similar trademarks often lead to consumer confusion and harm legitimate trademark owners. This research is a normative legal study using a statutory and case-based approach. The data sources used are secondary data, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. This study aims to examine the legal regulations related to trademark registration, legal protection for registered trademarks, and the factors causing trademark infringement. The research results show that the trademark registration regulations in Law No. 20 of 2016 adhere to the "first to file" principle. However, in practice, violations of trademarks that are essentially similar still frequently occur, both due to weak substantive examinations and low legal awareness among business actors. Legal protection includes preventive measures through registration and repressive measures through civil or criminal lawsuits. The cases of Ms Glow and Ps Glow emphasize the importance of trademark registration to obtain exclusive rights. On the other hand, regulatory changes through the Job Creation Law expedite the administrative process but still require thorough examinations to avoid conflict. From an Islamic legal perspective, trademark infringement is categorized as a forbidden act because it unlawfully takes another person's rights. The conclusion of this study is that legal protection for registered trademarks that are essentially similar has been comprehensively regulated in Law No. 20 of 2016. However, the effectiveness of this protection depends heavily on the synergy between the government, business actors, and law enforcement. Legal education and a stricter oversight system are needed to ensure legal certainty and prevent future trademark infringement.

Keywords: Registered Trademark, Similarity in Essence, Legal Protection, Law No. 20 of 2016, Intellectual Property