Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran berita Informasi Bohong (Hoax) (Studi Putusan Pengadilan Negeri Senkang Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Senkang)

Abstract

Abstrak
Tindak Pidana penyebaran berita informasi bohong (hoax) memiliki beberapa ketentuan unsur-unsur yang melekat padanya yakni unsur umum penyebaran berita informasi bohong (hoax) dan beberapa unsur tambahan. Bagaimana pengaturan tindak pidana penyebaran berita informasi bohong (hoax),bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap tindak pidana penyebaran berita informasi bohong (hoax) dalam Putusan Nomor : 25/Pid.Sus/2023/PN Senkang. Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi serta kasus-kasus yang berkaitan dengan isu seperti putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.Hasil daripada penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana penyebaran berita informasi bohong (hoax) diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE 2024 (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU.RI No 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 506 UU 1/2023 Selain diatur dalam KUHP lama, tindak pidana menyiarkan berita bohong juga diatur di dalam Pasal 506 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan. Penerapan Sanksi pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana penyebaran berita informasi bohong disesuaikan dengan unsur-unsur yang melekat pada perbuatan tersebut. Pertimbangan hakim dilakukan berdasarkan ketentuan pembuktian fakta-fakta yang muncul di dalam pemeriksaan persidangan yang bertujuan untuk memberikan putusan yang memiliki nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara. Hakim dapat juga mempertimbangkan riwayat kejahatan terpidana yang pernah melakukan tindak pidana serupa namun korban tidak melaporkan perbuatan tersebut.Putusan hakim dalam perkara ini berdasarkan ketentutan Pasal 45A ayat (1) UU ITE 2024 (1) jo pasal 28 ayat (1) UU.RI No 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penentuan putusan hakim dilakukan berdasarkan ketentuan pembuktian dan fakta-fakta persidangan yang ditemukan dan diluar persidangan. Namun, putusan hakim dapat dikatakan belum tepat, sebab ada beberapa fakta persidangan yang tidak digunakan hakim dalam pertimbangannya untuk memberikan putusan.Sehingga saya penulis penerapan hukum terhadap tindak pidana penyebaran berita informasi bohong (hoax) tidak sesuai dengan unsur-unsur yang terpenuhi atas perbuatannya terdakwa.

Kata Kunci : Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Informasi Bohong

Abstrack
The crime of spreading false information news (hoax) has several provisions of elements attached to it, namely the general elements of spreading false information news (hoax) and several additional elements. How is the regulation of the criminal act of spreading false information news (hoax), how is the application of legal sanctions to the crime of spreading false information news (hoax) in Decision Number: 25/Pid.Sus/2023/PN Senkang. The approach method used is the statute approach and the case approach. The approach is carried out by examining all laws and regulations as well as cases related to issues such as court decisions that have permanent legal force. The results of the research and discussion show that the legal regulation for the crime of spreading false information news (hoax) is regulated in Article 45A paragraph (1) of the ITE Law 2024 (1) jo Article 28 paragraph (1) of the Law. RI No. 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions and Article 506 of Law 1/2023 In addition to being regulated in the old Criminal Code, the criminal act of broadcasting false news is also regulated in Article 506 of Law 1/2023 concerning the new Criminal Code which is valid for 3 years from the date of promulgation. The application of criminal sanctions against a person who commits the crime of spreading false information news is adjusted to the elements inherent in the act. The judge's consideration is carried out based on the provisions of proving the facts that appear in the trial examination which aims to provide a verdict that has the value of justice, legal certainty, and benefits for the parties to the case. The judge can also consider the criminal history of the convict who has committed a similar crime but the victim did not report the act. The judge's decision in this case is based on the provisions of Article 45A paragraph (1) of the 2024 ITE Law (1) jo article 28 paragraph (1) of the Law. Republic of Indonesia No. 1 of 2024 concerning Information and Electronic Transactions. The determination of the judge's decision is carried out based on the provisions of the evidence and the facts of the trial found and outside the trial. However, the judge's decision can be said to be inappropriate, because there are some facts of the trial that the judge did not use in his consideration to give a verdict. So I, the writer, believe that the application of the law to the crime of spreading false information (hoax) is not in accordance with the elements that are fulfilled for the defendant's actions.

Keywords : Application of the Law Against the Crime of Spreading False Information News