Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Penelitian di LPPOM MUI Sumatera Utara)

Abstract

Abstrak

Seluruh produk pangan yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal, kecuali yang diharamkan secara syariat. Perlindungan hukum konsumen atas produk pangan tidak bersertifikat halal di Indonesia diatur utamanya melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha wajib memberikan informasi halal, dan produk non-halal wajib mencantumkan keterangan tidak halal. Konsumen berhak atas keamanan, kenyamanan, dan informasi yang benar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum perlindungan konsumen terhadap produk makanan tidak bersertifikat halal, bagaimana fungsi label halal dalam produk makanan dalam kemasan sebagai upaya perlindungan konsumen, bagaimana akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan sertifikat halal pada produk pangan Penelitian ini bersifat deskriptif dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris guna memberikan gambaran sistematis dan akurat mengenai norma-norma yang berlaku. Data dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan secara mendalam berdasarkan peraturan perundang-undangan serta dianalisis secara kualitatif. Akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan sertifikat halal pada produk pangan dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, hingga pencabutan izin edar dan produk ditarik dari pasaran dan dalam kondisi tertentu, pelaku usaha dapat dihadapkan pada ancaman pidana penjara.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Produk Pangan, Halal.

Abstract

All food products imported, distributed, and traded in Indonesia must be halal certified, except for those prohibited by Sharia law. Legal protection for consumers of non-halal-certified food products in Indonesia is primarily regulated through Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance and Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Businesses are required to provide halal information, and non-halal products are required to state that they are not halal. Consumers have the right to safety, comfort, and accurate information. The research questions in this study are: how the legal regulations regulate consumer protection for non-halal-certified food products, how the halal label on packaged food products functions as a consumer protection measure, and what the legal consequences are for businesses that fail to include halal certification on food products. This research is descriptive in nature, and the approaches used are normative and empirical juridical research to provide a systematic and accurate overview of applicable norms. Data is analyzed qualitatively to answer the questions in depth based on laws and regulations, and qualitative analysis. Legal consequences for business actors who do not include halal certificates on food products can be subject to administrative sanctions in the form of written warnings, administrative fines, up to the revocation of distribution permits and products being withdrawn from the market and under certain conditions, business actors can face the threat of imprisonment.

Keywords: Legal Protection, Consumers, Food Products, Halal.