Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Pengadaan Subsidi Operasional Bus Perintis Perum Damri Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1333 K/Pid.Sus/2019)

Abstract

Abstrak

Korupsi sejatinya adalah manifestasi dari ketidakjujuran personal, absennya integritas, dan lemahnya karakter individu. Absennya nilai budaya baik dan jujur ditengarai muncul dalam situasi di mana penyerapan anggaran negara justru lebih menguntungkan swasta dibanding kesejahteraan pejabat negara terkait, di mana kemudian muncullah godaan untuk melakukan korupsi. Disimpulkan bahwa Pengaturan hukum pertanggungjawaban penyalahgunaan dana pengadaan barang milik negara tetap menjadi tanggung jawab individu sesuai dengan tingkatan dan unsur kesalahan yang dilakukan karena unsur kesalahan (schuld) yang pada hakikatnya adalah pertanggungjawaban pidana, yaitu pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan yang dapat dilihat dari dua sudut; pertama dari akibatnya adalah hal yang dapat dicela, kedua dari hakikatnya adalah hal tidak dihindarinya perbuatan melawan hukum. Penyalahgunaan dalam pengadaan subsidi operasional bus perintis di serui yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1333 K/Pid.Sus/2019 Berdasarkan APBN Tahun 2013 pada Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Papua terdapat Kegiatan Pengadaan Subsidi Operasi Angkutan Jalan Perintis sebesar Rp.10.833.977.000.00 untuk 6 (enam) Stasiun DAMRI di Papua, dalam pelaksanakan dianggarkan Sebesar Rp. 1.560.320.000.00 Pertimbangan hakim dalam tindak pidana penyalahgunaan dana dalam Putusan Mahkamah Agung No 1333 K/Pid.Sus/2019 permohonan kasasi tersebut ditolak dengan perbaikan mengenai lamanya pidana dan hukuman uang pengganti yang dijatuhkan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Kata Kunci  : Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Penyalahgunaan, Dana.

Abstract

Corruption is actually a manifestation of personal dishonesty, lack of integrity, and weak individual character. The absence of good and honest cultural values is suspected to arise in a situation where the absorption of the state budget actually benefits the private sector more than the welfare of the relevant state officials, which then arises the temptation to commit corruption. It was concluded that the legal regulation of accountability for the misuse of funds for the procurement of state property remains the responsibility of the individual in accordance with the level and element of the error committed due to an element of error (schuld) which is essentially criminal liability, namely a violation of norms committed due to errors that can be seen from two angles. ; first of all the consequences are things that can be reproached, second from the essence is that unlawful acts are not avoided. Abuse in the procurement of operational subsidies for pioneer buses is called for in the Supreme Court Decision Number 1333 K/Pid.Sus/2019 Based on the 2013 APBN in the Road Transport Traffic Development Work Unit of the Papua Province Transportation Service, there is an Activity for Procurement of Subsidies for Pioneer Road Transport Operations amounting to Rp. 10,833,977,000. 00 for 6 (six) DAMRI Stations in Papua, in the implementation it is budgeted as much as Rp. 1,560.320.000.00 The judge's consideration in the criminal act of misuse of funds in the Supreme Court Decision No. 1333 K/Pid.Sus/2019 the appeal was rejected with improvements regarding the length of the sentence and the replacement money sentence imposed and sentenced to imprisonment for 4 (four) years and a fine of Rp.50,000,000.00 provided that if the fine is not paid, it is replaced with imprisonment for 3 (three) months.Keywords: Accountability, Crime, Misuse, Funds.