Akibat Hukum Terhadap Penyimpangan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jual Beli (AJB) (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 668/ Pdt.G/ 2016/PN.Mdn)

Abstract

Abstrak

Berkembangnya dinamika transaksi jual beli di dalam masyarakat, maka semakin berkembang pula keinginan dan kebutuhan masyarakat dalam hal jual beli. Proses jual beli biasanya dilakukan dengan adanya perjanjian yang dimana disebut sebagai perjanjian jual beli, dalam perjanjian tersebut terdapat hubungan hukum oleh para pihak mengenai objek yang diperjualbelikan. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dapat menjadi salah satu jaminan hukum sementara, sebelum pembuatan Akta Jual Beli (AJB) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 668/Pdt.G/2016/PN.Mdn. pada tanggal 9 Oktober 2017 menyatakan bahwa Muhammad Yusuf Nasution telah melakukan wanprestasi/ingkar janji. Selain itu adanya perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh Syafil Warman, dimana terdapat perbedaan isi minuta dan salinan akta yang diterbitkan. Tindakan kesengajaan yang dilakukan oleh Notaris tersebut adalah merupakan penyimpangan terhadap UUJN. Hal tersebut merupakan temuan yang menarik untuk diteliti mengenai akibat hukum terhadap penyimpngan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai dasar Akta Jual Beli (AJB). Penelitian ini bersifat deskriptif dan penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Alat pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) diatur dalam Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUHPerdata. Akta PPJB dapat menjadi dasar pembuatan AJB, yang dimana selama pengurusan AJB apabila terdapat hal-hal yang belum terlaksana. Urgenitas perjanjian pengikatan jual beli adalah perjanjian yang dimana perjanjian lahir apabila saat kedua pihak mencapai kesepakatan mengenai benda bergerak atau tidak bergerak dan harga walaupun benda tersebut belum diserahkan dan harga belum sepenuhnya dibayar. Bentuk penyimpangan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 668/ Pdt.G/ 2016/PN.Mdn adalah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Akibat hukum dalam putusan Menghukum Muhammad Yusuf Nasution membayar bunga sejumlah 6% pertahun dari Rp.5.000.000,000,00 (lima miliar rupiah) dan membayar biaya perkara dengan jumlah Rp.2.898.500,00,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus ribu rupiah).

Kata Kunci; Penyimpangan, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), Akta Jual Beli (AJB).

Abstract

The development of the dynamics of buying and selling transactions in society, the desires and needs of the community in terms of buying and selling are also growing. The buying and selling process is usually carried out with an agreement which is referred to as a sale and purchase agreement, in the agreement there is a legal relationship by the parties regarding the object being traded. The Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) can be one of the temporary legal guarantees, prior to the making of the Sale and Purchase Deed (AJB) in the presence of the Land Deed Making Official (PPAT). Medan District Court Decision Number: 668/Pdt.G/2016/PN.Mdn. on October 9, 2017 stated that Muhammad Yusuf Nasution had breached his promise. In addition, there are deviant acts committed by Syafil Warman, where there are differences in the contents of the minutes and copies of the deeds issued. The intentional action taken by the Notary is a deviation from the UUJN. This is an interesting finding to study regarding the legal consequences of deviations from the Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) as the basis for the Sale and Purchase Deed (AJB). This research is descriptive and this research belongs to the type of normative legal research. The data sources used are primary and secondary legal materials. Data collection tools that will be used in this research are document studies and interviews. The Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) is regulated in Article 1457 and Article 1458 of the Civil Code. The PPJB deed can be the basis for making AJB, which is during the management of AJB if there are things that have not been implemented. The urgency of the binding sale and purchase agreement is an agreement in which the agreement is born when both parties reach an agreement regarding movable or immovable objects and the price even though the object has not been delivered and the price has not been fully paid. The form of deviation contained in the Medan District Court Decision Number: 668/ Pdt.G/2016/PN.Mdn is a breach of contract and an act against the law. The legal consequences in the decision to Sentence Muhammad Yusuf Nasution to pay interest in the amount of 6% per year from Rp. 5,000,000.00 (five billion rupiah) and pay court fees in the amount of Rp. 2,898,500,- (two million eight hundred ninety eight thousand five hundred thousand rupiah).Keywords : Deviations, Sale and Purchase Binding Agreements (PPJB), Sale and Purchase Deeds (AJB).