Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Perkara Wanprestasi Atas Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Melalui Gugatan Sederhana (Studi Putusan PN No. 1/Pdt.G.S/2022/PN Bau)

Abstract

Abstrak

Gugatan sederhana diperkenalkan melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2015 dan diperbarui dengan Perma No. 4 Tahun 2019. Proses penyelesaian perkara dengan gugatan sederhana ini dirancang untuk menyelesaikan kasus perdata terkait wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan nilai tuntutan maksimal Rp 500 juta. Proses peradilannya diselesaikan dalam jangka waktu 25 hari kerja sejak hari sidang pertama. Salah satu contoh penerapan gugatan sederhana adalah kasus wanprestasi perjanjian kerjasama bagi hasil dalam Putusan No. 1/Pdt.G.S/2022/PN Bau. Penelitian ini mengkaji tiga aspek, yaitu peraturan hukum positif Indonesia tentang gugatan sederhana, kesesuaian Putusan No. 1/Pdt.G.S/2022/PN Bau dengan hukum acara gugatan sederhana (Perma No. 2 Tahun 2015 jo. Perma No. 4 Tahun 2019), dan pelaksanaan putusan tersebut. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini berfokus pada norma hukum yang berlaku dengan pendekatan perundang-undangan, terutama Perma tentang Gugatan Sederhana, serta pendekatan kasus yang terdapat dalam putusan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan sederhana bertujuan mempercepat proses peradilan dengan prosedur yang lebih efisien dan terjangkau. Putusan No. 1/Pdt.G.S/2022/PN Bau dinilai telah mematuhi hukum acara gugatan sederhana. Namun, pelaksanaan putusan secara sukarela belum tercatat dalam Register Perkara Gugatan Sederhana, sehingga belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci            :    Gugatan Sederhana, Wanprestasi, Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil

Abstract

A Small claims court was introduced through Supreme Court Regulation (Perma) No. 2 of 2015 and updated with Perma No. 4 of 2019. This dispute resolution process is designed to settle civil cases related to breach of contract and tort with a maximum claim value of IDR 500 million. The judicial process is completed within 25 working days from the first trial day. One example of the application of small claims court is the breach of profit-sharing cooperation agreement case in Decision No. 1/Pdt.G.S/2022/PN Bau. This study examines three aspects: Indonesian positive law regulations on small claims court, the conformity of Decision No. 1/Pdt.G.S/2022/PN Bau with small claims court procedural law (Perma No. 2 of 2015 in conjunction with Perma No. 4 of 2019), and the implementation of the decision. Using normative legal research methods, this study focuses on applicable legal norms with a statutory approach, especially the Supreme Court Regulation on Small Claims Court, as well as a case approach contained in the related decision. The research results show that the small claims court aims to accelerate the judicial process with more efficient and affordable procedures. Decision No. 1/Pdt.G.S/2022/PN Bau is considered to have complied with small claims court procedural law. However, the voluntary implementation of the decision has not been recorded in the Small Claims Case Register, so it has not fully guaranteed legal certainty. Keywords: Small Claim Court, Default, Profit-sharing Cooperation Agreement