ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA HUTANG PIUTANG MELALUI AKTA PERDAMAIAN (Studi Putusan Nomor: 1/Pdt.G.S/2017/PN. Blg)

Tajuddin Noor

Abstract


Analysis of settlement of debt receivables disputes between PT. Bank Perkreditan Rakyat NBP 5 and Lisbon Manurung, defendant I, and Tetty Herawati, the defendant II. The settlement is carried out based on Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 concerning Procedures for Completion of Simple Lawsuits because the value of the material claim does not exceed 200,000,000.00 Rupiahs (two hundred million rupiahs). The dispute ended with the ruling of the peace deed because of the good intentions of the parties who ended the dispute by means of peace. In the study of the decision, the author applied legal research in a normative juridical manner. The result of this study indicates that the legal analysis of debt settlement through agreements / deeds of peace has legal consequences for the parties, namely closed appeal and cassation legal efforts, which have permanent legal force, and executive power.

 Keywords: Debt and Receivables, Peace, Settlement.

 


Full Text:

PDF

References


Daftar Pustaka

A. Buku

Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Dwi Rezki Sri Astarini, Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan, Alumni, Bandung, 2013.

Gatot Supramono, Bagaimana Mendapingi Seseorang di Pengadilan, Djambatan, Jakarta, 2008.

Gatot Supramono, G. Perbankan dan Masalah Kredit, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, Kencana, Jakarta, 2013.

I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, Sinar Garfika, Jakarta, 2016.

M Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Muhamad Djumahana, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.

Ronny Hanitijo Soemitro, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketan di Luar Pengadilan,

Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

.

Sukanto Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2002.

Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2005.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004, Tentang Penundaan dan Kewajiban Pembayaran Utang.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

C. Internet

https://www.putusan.mahkamahagung.go.id, Akta Perdamaian, Nomor : 1/ Pdt.G.S/ 2017/ PN Blg.




DOI: https://doi.org/10.30743/jhk.v18i3.1206

Refbacks

  • There are currently no refbacks.