Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Usaha yang Tidak Melaksanakan Putusan KPPU yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT)

Fitrah Akbar

Abstract


Abstract

 

Article 44 paragraphs (4) and (5) of Law no. 5 of 1999 regulates that for business actors who do not carry out the KPPU's decisions that have permanent legal force (BHT), KPPU can hand over these business actors to investigators. The provision is unclear, that is, it is not written / stated explicitly, including the categories of acts that can be subject to / threatened with principal or additional crimes as in Articles 48 and 49 of Law No. 5 of 1999. The lack of clarity is related to the issue of formulasi policy which is one of the strategic policies in realizing more rational laws and becomes a guideline for the next functionalization stages, namely the application and execution stages. Formulation of criminal offenses in Article 48 paragraphs (1) and (2) of Law no. 5 of 1999 is interpreted as a wesenschaw offense, which is said to have fulfilled the elements of a criminal offense not only because the act is in accordance with the formulation of a criminal offense but the act is also intended by the legislators, that the business actor and or other party may be convicted if do not carry out what becomes their obligation as in the KPPU Decision which has BHT. Obligations to carry out the business and other parties mentioned, namely carrying out administrative sanctions / actions imposed by KPPU for violating the administration of Law No. 5 of 1999. That also signifies criminal conviction in Article 48 paragraphs (1) and (2) of Law no. 5 of 1999 is ultimum remidium.

Keywords: Formulasi Policy, Business Actors, KPPU Decision.


Full Text:

PDF

References


A. Buku:

Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta: Rajagrafindo, 2002.

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

DPR RI, Risalah Rapat Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 1999.

Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Hambali Thalib, Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Laporan Tahunan KPPU Tahun 2008.

Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang, Naskah Pidato Pengukuhan diucapkan pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.

Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 1998.

Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktik di Indonesia, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.

Soedjono Dirdjosisworo, Pemeriksaan Pendahuluan menurut KUHAP, Bandung: Alumni, 1982.

Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto, 2013.

Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986.

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Yudi Hidayat, Bahan Paparan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha disampaikan dalam Diklat III Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Angkatan III Gel. I tanggal 4 September 2019 di Badiklat Litbang Kumdil Mahkamah Agung, Megamendung.

B. Artikel Jurnal:

Eman Sulaeman, Kebijakan Penggunaan Sanksi Pidana dalam Perundang-Undangan Hukum Administrasi. Wahana Akademika IAIN Walisongo Semarang, 1(1), 135-148, 2014, doi: http://dx.doi.org/10.21580/wa.v1i1.806.

C. Artikel Internet:

Guntur Syahputra Saragih. Update Eksekusi Putusan KPPU, tersedia pada http://www.kppu.go.id/id/blog/2019/07/update-eksekusi-putusan-kppu/, diakses pada 6 September 2019.

Mudzakkir. Mempersoalkan Sanksi Pidana dalam Hukum Persaingan Usaha: Pengaturan sanksi pidana di dalam UU Anti Monopoli dinilai tak memenuhi ketentuan pidana, tersedia pada https://www.hukumonline.com/berita/ba ca/hol21865/mempersoalkan- sanksi-pidana-dalam-hukum- persaingan-usaha/


Refbacks

  • There are currently no refbacks.