.png)
Analisis Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Atas Tanah Di Sempadan Sungai (Suatu Penelitian Di Gampong Lam Ujong, Kabupaten Aceh Besar)
Abstract
PT Hadrah Aceh Pratama has established a subsidized housing area in 2018 in Gampong Lam Ujong, BaitussalamSub-District, Aceh Besar Regency by doing community land acquisitionin Gampong Lam Ujong covering an area of 74,851 m2.The residential area is built bordering the river channel on the north, east and west of the building, while in the south it borders on residents’ land.Based on the news event of the field research on the construction of Hadrah Regency 10 Lam Ujong housing, BaitussalamSub-District, Aceh Besar Regency, it is described that in RTRW map of Aceh Besar Regency which is contained in Qanun Aceh Besar No. 4 year 2013 concerning RTRW of Aceh Besar Regency 2012-2032, that on the West and North sides the location is not mapped as a river area and river border.However, in reality, currently there is a channel that functions as a channel that connects the pond area around the location with the northern sea with varying channel widths.Previously, the channel had a width of ±3 meters, but due to the earthquake and tsunami in Aceh in 2004, the channel was slightly wider.
The results of the research obtained are the status of SHGB on the river border in Gampong Lam Ujong, Aceh BesarRegency, administrative defects occur due to the RTRW map of Aceh Besar Regency contained in the Qanun of Aceh Besar
Full Text:
PDFReferences
Ali, Ahmad. 2009. Menguak teori Hukum (Legal theory) dan teori Peradilan (Judical Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta: Penerbit Kencana.
Abrar, Husnul Khatimah. 2015. Tesis: Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Kawasan Pariwisata Tanjung Bunga Dan Barombong, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.
Anggraeni, T.P. 2019. Hak Atas Tanah di Tepi Sungai, Research Gate Journal, diakses 08 November 2020.
Anonim, Dilema Normalisasi Krueng Aceh dirilis 20 Agustus 2020 08:00 WIB, diakses 08 November 2020.
Bungin, Burhan. 2004. Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Fabiolla, Putri Tasya. 2019. Tesis: Penertiban Bangunan Tanpa Izin yang Berdiri di Atas Tanah Negara (Penelitian pada Kawasan Sempadan Sungai Desa Limpok Kabupaten Aceh Besar), Magister Ilmu Hukum, Universitas Syiah Kuala.
Hutomo, Argo Sri. 2018. Legalitas Penerbitan Sertifikat Hak Milik Di Sempadan Sungai Dan Akibat Hukumnya Di Kabupaten Sukoharjo, Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Ibrahim, dkk. 2018. Kearifan Lokal Terhadap Konservasi Lahan Mangrove Di Gampong Lam Ujong Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, Prosiding Seminar Nasional Biotik 2018.
Kecamatan Baitussalam Dalam Angka 2020.
Kusumaningtyas, Himawaty, dkk. t.t, Status Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat Di Sepanjang Daerah Aliran Sungai Di Kota Bandar Lampung, Jurusan Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.
Lampiran Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Tahun 2012, tentang Pedoman Kajian Penetapan Sempadan Sungai.
Liwupung, Felix Thadeus. No date. Eksistentensi Dan Efektivitas Fungsi Du’a
Lubis, M. Solly. 1994. Filsafat ilmu dan Penelitian. Bandung:Banda Maju.
Mapping online pada google earth, 2021.
Marzuki, Peter Mahmud. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
Nurhadi, M. Doddy. 2017. “Analisis Yuridis Kepemilikan Hak Atas Tanah Sempadan Pantai di Daerah Pantai Carita Pandeglang Banten oleh PT. Mutiara Hitam Pertiwi”. Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan. Medan: Universitas Sumatera Utara.
Peta Wilayah Sungai-Aceh Meureudu, Balai Wilayah Sungai-1 Sumatera, diakses 15 Juni 2021.
Penjelasan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Penjelasan umum Peraturan Pemerintah Tentang Sungai, https://www.jogloabang.com/lingkungan/pp-38-2011-sungai , 15 Maret 2020, diakses Januari 2021
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang penatagunaan tanah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 63/PRT/1993 tentang garis sempadan sungai, daerah manfaat sungai, daerah penguasaan sungai dan bekas sungai.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 /PRT/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.
Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
Pratiwi, Nita. 2015. Tesis: Hak Penguasaan atas Tanah di Sempadan Sungai Code Kota Yogyakarta. Program Studi Magister Kenotariatan. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
Profil Gampong Lam Ujong, 2020.
Qanun Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Besar 2012-2032.
Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Bangunan Gedung.
Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh Tahun 2013-2033.
Salim H.S & Erlis Septiana. 2013. Penerapan teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edisi Pertama, Cet. Kesatu, Jakarta: Rajawali Press.
Suhadi. 2012. Tesis: Analisis Hukum Atas Advis Planing Pengurusan Hak Di Jalur Pinggiran Sungai Di Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kehutanan dan Menteri dalam Negeri No. 19/1984, KH. 059/KPTS-II/1984 dan PU. 124/KPTS/1984 Tahun 1984 tentang Penanganan Konservasi Tanah Dalam Rangka Pengamanan Daerah Aliran Sungai Prioritas
Syahrani, Riduan. 1999. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: Citra AdityaUndang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
DOI: https://doi.org/10.30743/jhk.v22i1.6103
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 Ramadhan Ramadhan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Fakultas Hukum - Universitas Islam Sumatera Utara
Jl. Sisingamangaraja, Teladan, Medan 20217
Website: https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk
Email: hukum_kaidah@fh.uisu.ac.id
Jurnal Kaidah is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License