Perlindungan Desain Industri dalam Upaya Memajukan Produk Lokal dalam Era Revolusi Industri 4.0

M. Faisal Rahendra Lubis, Masnun Masnun

Abstract


The potential for intellectual property in terms of industrial design is vast, especially in supporting the national economy. Therefore, legal protection for industrial design urgently needs, which will have an impact on the emergence of much creativity from creators in creating new designs, especially in the era of the industrial revolution 4.0. Recognition of the protection of intellectual property rights is philosophically closely related to the school of thought or natural law doctrine which emphasizes the human factor in using his mind to solve problems faced in all aspects of his life. Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design enacted to provide opportunities for designers who came from the Small and Medium Enterprises group that controlled nearly 90% of businesses in the State of Indonesia, which expected to take advantage of the protection of these Industrial Designs.


Keywords


legal protection; industrial design; local products

Full Text:

PDF

References


Anonim (2015). Unsur Kebaruan, Celah Hukum dalam Desain Industri: dalam banyak kasus yang masuk ke Pengadilan Niaga, fokus perdebatannya ada pada pembuktian unsur kebaruan. [25 Juli 2015]. Diakses pada https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55b2cb7b8fe14/unsur-kebaruan--celah-hukum-dalam-desain-industri/

Kementerian Hukum dan HAM. (2019). Media HKI: Pemantik Inovasi dan Kreasi, Vol. I. Jakarta: Dirjen Kekayaan Intelektual.

Kementerian Hukum dan HAM. (2019). Media HKI: Pemantik Inovasi dan Kreasi, Vol. IV. Jakarta: Dirjen Kekayaan Intelektual.

Mokoginta, Z.A. (2017). Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Lex Privatum, 5 (5), Juli 2017

Pemerintah R.I. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jakarta: Kementerian Sekretaris Negara.

Pemerintah R.I. (2000). Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.

Pemerintah R.I. (2014). Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 tentang Pemohon Peninjuan Kembali Desain Bolpoin Milik Firma SALIM TRADING CO. Jakarta: Mahkamah Agung R.I.

Sulistianingsih, D., & Satata, B.B.N. (2019). Dilema dan Problematik Desain Industri di Indonesia. Jurnal Suara Hukum, 1 (1).

Yuliasih. (2015). Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls: Studi Kasus Putusan Nomor 35 PK/PDT.SUS-HKI/2014). Notarius, 8 (2).




DOI: https://doi.org/10.30743/mkd.v4i2.2853

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

MUKADIMAH: Jurnal Sejarah, Pendidikan, dan Ilmu-ilmu Sosial

Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP - Universitas Islam Sumatera Utara
Kampus Induk UISU Jl. Sisingamangaraja XII Teladan, Medan

Creative Commons License