Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Abstract
To reduce the number of traffic accidents which are felt to be very high, it is directed at a comprehensive response that includes efforts to develop,prevent, regulate and enforce the law.Legal certainty must be upheld, but justice and expediency are far more important to implement.The issues to be discussed are : (1) What are the sanctions for violations of Law Number 22 of 2009? and(2) How are the sanctions applied to perpetrators of violations of Law Number 22 of 2009?
This writing uses a normative and empirical juridical approach, using primary data sources and secondary data sources.
From the results of the writing it can be concluded that(1) sanctions for violations of Law Number 22 of 2009 are differentiated into sanctions for criminal acts of violation and sanctions for criminal acts, each of which has criminal provisions or fines, the types of crimes and the severity of crimes are determined in various ways, and(2) the application of sanctions against perpetrators of violations of Law Number 22 of 2009 concerning road traffic and transportation cannot be applied by law enforcement officials as formulated by Law Number 22 of 2009, this is caused by the existence of several existing policy factors, including( a) the existence of the police who allow reconciliation of traffic accident crimes on the highway, (b) the existence of reconciliation carried out by the perpetrators of traffic accident crimes, (c) the provision of compensation and compensation as a form of peace from the perpetrators of traffic accident crimes cross.
Keywords: application of sanctions; perpetrators of law violations; road transport traffic
Full Text:
PDFReferences
Agus Salim, Teori dan Paradigma Sosial (dari Dezin Guba) Tiara Wacana, Yogyakarta, 2001.
Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
Abd. Wahid, Tinjauan Hukum Terhadap Santunan Bagi Keluarga Korban Meninggal Atau Luka Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 3, Volume 1, 2013
Bambang Susantono, Transportasi dan Investasi, Jakarta, Kompas Media Nusantara, 2013.
Barda Nawawi Arief, Mediasi penal penyelesaian perkara di luar pengadilan , Penerbit Pustaka Magister Semarang, 2008.
Barda Nawawi Arief, Penegakan Hukum Pidana Dalam Kontek Sistem Hukum Dan Pembangunan Nasional, Jogyakarta, 2007.
Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
Irwansyah, Ahsan Yunus, Penelitian Hukum, Pilihan Metode&Praktek Penulisan Artikel, Mitra Buana Media, Yogyakarta, 2020.
Jimmy Jones Sembiring, Cara menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan (negosiasi, mediasi, konsilisasi dan arbitrase), Trasmedia pustaka, Jakarta, 2011.
Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984.
Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2015
Naely Nasikhah Faoziah, Penyelesaian Non-Penal Dalam Kcelakaan Lalu Lintas , UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
Rinto Raharjo, Tertib Berlalu Lintas, Shafa Media, Yogyakarta, 2014
Robert Pranata, Erlyn Indarti, Tri Laksmi Indraswari, Penemuan Hukum dan Paradigma: Suatu Telaah Filsafat Hukum Tentang Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Kota Semarang, Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016.
Saleh Roeslan, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 2009.
Takdir Rahmandi, Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
Zul Akrial, Perdamaian Dalam Hukum Pidana , http://zulakrial.blogspot.com E-mail: zul_akrial@yahoo.co.id. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
Buku Panduan Tentang Hak Asasi Manusia Untuk Anggota Polri, Jakarta, 2006.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan
Surat Edaran Kapolri No. B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang penanganan kasus pidana ringan melalui Alternative Dispute Resolution (ADR)
https://jateng.bps.go.id.indicator.
DOI: https://doi.org/10.30743/jhk.v22i2.6494
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Saryana Saryana

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Fakultas Hukum - Universitas Islam Sumatera Utara
Jl. Sisingamangaraja, Teladan, Medan 20217
Website: https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk
Email: hukum_kaidah@fh.uisu.ac.id
Jurnal Kaidah is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
.png)





